Kolaborasi Ikatan Surveyor Indonesia dan Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Target Sertifikasi Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) berkolaborasi untuk mempercepat penuntasan target sertifikasi tanah untuk seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2025. Target ini mencakup ke dalam program akselerasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini disampaikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, beberapa waktu lalu saat membuka Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Pendaftaran tanah atau proses layanan Badan Pertanahan Nasional, kita harapkan di tahun 2025 seluruh tanah di luar kawasan hutan, kita harap terdaftar, jika mungkin tersertifikasi, itu sangat ambisius targetnya, maka disinilah peranan dari teman-teman surveyor menjadi sangat penting,” ujar Sofyan Djalil, selaku Menteri ATR/BPN, di Jakarta, beberapa waktu lalu (28/11/2019).

Data Kementerian ATR/BPN mencatatkan PTSL meningkatkan jumlah kepemilikan tanah yang disertifikasi. Sebanyak 44.7 juta bidang tanah telah terdaftar dari tahun 1961 s.d. 2017. Laju pendaftaran mencapai 800.000 s.d. 1 juta bidang tanah per tahun. Kemudian, laju ini meningkat di dalam rentang waktu 2017 s.d. 2018, yaitu dari 5.4 juta menjadi 9,3 juta.

Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan ISI bertujuan untuk mendukung keuangan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Keuangan inklusif merupakan keterbatasan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal karena pendapatan rendah, minim dokumen identitas dan aset yang legal. “Pendaftaran tanah dapat membantu masyarakat untuk melegalkan aset yang dimiliki,” jelas Menteri Sofyan. Sehingga, lanjutnya, aset tersebut dapat menjadi bentuk dukungan terhadap financial inclusion masyarakat, yaitu dapat memberdayakan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan formal.

Menteri Sofyan menjelaskan saat ini terdapat di bawah 50 persen keuangan inklusif di Indonesia. Kondisi ini, lanjut Sofyan, mengakibatkan masyarakat memilih untuk memanfaatkan jasa rentenir dibandingkan dengan layanan keuangan formal seperti perbankan. “Saat ini, Indonesia sekitar financial inclusion di bawah 50 persen, tidak bisa mendapatkan akses kepada institusi finansial yang formal. jadi, mereka terpaksa ke rentenir,” jelas Sofyan. Jasa ini, lanjut Sofyan, cenderung memberatkan masyarakat karena memberikan bunga yang mencekik. Sofyan mencontohkan ketika terdapat pinjaman Rp 10.000.000 kepada rentenir, masyarakat harus membayarkan sekitar RP 1.000.000 per bulan sebagai bunga.

Virgo Eresta Jaya, Ketua Umum ISI, mengungkapkan kolaborasi pemetaan untuk dukungan PTSL sebagai bentuk nyata dari manfaat informasi spasial. “Kolaborasi ini bukti dari pemanfaatan informasi spasial yang nyata, sehingga kami menyambut baik kolaborasi tersebut,” ujar Virgo, ketua ISI, di Jakarta. Ketua Virgo pun menambahkan bentuk kolaborasi akan berupa pengakuan standarisasi sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. “Kami dukung melalui pengakuan kompetensi SDM di bidang surveyor untuk mendukung proses penuntasan sertifikasi tanah,” ujar Virgo. Pengakuan kompetensi akan menyesuaikan dengan kode etik profesi surveyor. Sebagai informasi, ISI merupakan satu-satunya organisasi keprofesian surveyor di Indonesia yang tergabung dalam Federasi Surveyor Internasional (FIG), bertugas untuk memastikan surveyor di Indonesia menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab.

Berdasarkan data LSP Survey Pemetaan ISI, jumlah surveyor yang mendapatkan sertifikasi kompetensi masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 386 surveyor bersertifikasi kompeten tercatat di tahun 2017. Jumlah ini meningkat di tahun 2018 menjadi sebanyak 882 orang. Kemudian, terjadi tren penurunan jumlah surveyor yang mendapat sertifikasi kompeten di tahun 2019, yaitu menjadi 563 orang. Sertifikasi kompeten meliputi tujuh skema yaitu Terestris, Hidrografi, Fotogrametri, Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, Kartografi dan Kewilayahan. Ketua Umum ISI, Virgo, mengungkapkan kolaborasi dapat beri afirmasi positif kepada para surveyor untuk pentingnya standarisasi pengakuan kompetensi survey yang dimiliki.

Kemudian, Menteri Sofyan mencontohkan manfaat pemberian sertifikat tanah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. “Ketika kita berikan sertifikat tanah, kita bantu masyarakat untuk bisa mendapatkan akses kepada institusi formal,” ujarnya. Melalui kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat dapat mencari alternatif sumber layanan keuangan seperti perbankan. “Perbankan itu memberikan kredit usaha rakyat yang relatif kecil, seperti contohnya tujuh persen per tahun, jadi mereka mendapatkan manfaat finansial (financial gain),” ujarnya.

Ke depan, Menteri Sofyan berjanji untuk memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mempercepat target pemetaan di tahun 2025. “Jadi, kita harus pikirkan cara yang kreatif agar target pemetaan tanah di tahun 2025 semua bisa dicapai,” tutupnya.

ISI secara rutin menyelenggarakan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) berbentuk forum diskusi antar profesi surveyor. Tahun ini, forum ilmiah ini diselenggarakan selama sehari, yaitu pada hari Kamis (28/11/2019), dengan mengambil tema Spatial Enablement for a Better Indonesia, di Jakarta. Tema ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama para pemangku kepentingan, untuk memanfaatkan peluang informasi geospasial untuk mendukung perkembangan Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 2019

Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)

Wisma Angsana Unit U No 1, Jalan Rajawali Timur Pejaten Timur, Jakarta Selatan